Kertas Pelepah Pisang Jadi Simbol Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Lumajang

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan pentingnya penguatan program pemberdayaan sosial sebagai strategi utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Dusun Sidodi, Desa Gucialit, Selasa (5/8/2025).

“Program dari Kementerian Sosial ini bukan sekadar bantuan, tapi jalan untuk memandirikan warga. Mereka dilatih, difasilitasi, dan dibentuk menjadi kelompok usaha agar ke depan bisa lepas dari ketergantungan bantuan,” tegas Bunda Indah.

Ia mengungkapkan, berbagai kelompok masyarakat di Lumajang telah menerima pelatihan dan dukungan usaha, mulai dari kewirausahaan rumahan hingga produksi barang kreatif. Salah satu yang menonjol adalah pelatihan pembuatan kertas dari pelepah pisang, produk ramah lingkungan dengan potensi pasar.

“Ini bukan hanya soal kreativitas, tapi soal keberlanjutan ekonomi. Kita ingin warga tidak hanya keluar dari PKH, tapi juga naik kelas menjadi pelaku usaha dan pemberi manfaat bagi lingkungannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi lintas sektor dari perangkat desa, pendamping sosial, hingga dukungan kelembagaan untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan berkelanjutan.

“Perangkat desa dan pendamping harus terlibat aktif. Jangan hanya mencatat kehadiran peserta pelatihan. Dampingi prosesnya sampai usaha itu betul-betul jalan dan berdampak,” ujarnya.

Program P2K2 sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan transformasi sosial Kementerian Sosial RI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM PKH di bidang kewirausahaan, literasi keuangan, dan perencanaan keluarga.

Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Bupati Indah juga menyatakan bahwa Pemkab Lumajang siap memperkuat ekosistem pemberdayaan ini dengan dukungan regulasi, akses pemasaran, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Visi kita adalah masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan tidak bergantung. Maka, pemberdayaan sosial harus menjadi arus utama dalam penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya. (MC Kab. Lumajang/Ard/An-m)