Pemerintah Kabupaten Lumajang terus meneguhkan komitmennya dalam menjaga ketahanan sektor peternakan melalui program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara gratis, yang digelar di Dusun Karangsejati, Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Selasa (5/8/2025).

Kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Program vaksinasi tersebut menjadi bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung agenda nasional pengendalian PMK, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanganan PMK.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi dan menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mengawal ketahanan pangan nasional dari level desa.

“Kami ingin memastikan bahwa peternakan rakyat tetap produktif, aman dari wabah, dan bisa menopang ekonomi keluarga. Ini selaras dengan prioritas pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” tegas Bunda Indah.

Program vaksinasi PMK juga menjadi bagian integral dari layanan “Setor Madu” (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu), inovasi Pemkab Lumajang yang mengedepankan aksesibilitas pelayanan publik hingga pelosok. Layanan kesehatan hewan yang diberikan meliputi suntik vaksin, vitamin, mineral, obat cacing, hingga penyemprotan disinfektan.

“Kami tidak ingin hanya responsif saat ada wabah. Pemerintah hadir sebelum peternak terdampak. Inilah paradigma layanan berbasis pencegahan,” tambahnya.

Upaya ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PMK 2023–2026, yang menargetkan Indonesia bebas PMK pada tahun 2030, melalui pendekatan berbasis wilayah, partisipasi masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan hewan.

Kepala Dinas Pertanian Lumajang Retno Wulan Andari menyebut bahwa vaksinasi dilakukan terhadap hewan ternak prioritas seperti sapi dan kambing, dengan sasaran utama peternak kecil. Langkah ini ditujukan untuk meminimalkan risiko penyebaran dan menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis ternak.

Program ini sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, edukatif, dan partisipatif. (MC Kab. Lumajang/Ard/An-m)